Mantan Aktivis: Demo Siswa Bisa Sebesar 1998 Jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK

Mantan aktivis pada tahun 1998, Ubeidillah Badrun memperingatkan bahwa aksi mahasiswa dapat sebesar 1998 jika Presiden Joko Widodo tidak segera mengeluarkan Perppu KPPU. Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah dalam sepekan terakhir dipicu oleh revisi UU KPK, yang baru-baru ini dikritik oleh DPR.

“Bisa pasif seperti 98 karena terkait dengan 98,” jelasnya setelah berdiskusi di Pusat Populi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

Mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 1995-1996 itu mengatakan, kini publik sering menyaksikan pandangan menjijikkan terkait sejumlah pejabat yang terjaring oleh KPT OTT.

Dia mengatakan bahwa 61 persen dari data korupsi dilakukan oleh elit politik dan birokrat. Inilah yang juga menyebabkan kemarahan anak muda.

“Saya pikir pemerintah harus membuat Perppu sebelum 30 hari kalau tidak, berarti UU KPK disahkan. Saya tidak akan tahu bagaimana jika itu terjadi. Siswa tidak dapat diprediksi mereka cerdas dan memiliki kekayaan intelektual. Buktinya mereka tidak “Saya tidak ingin diundang ke Istana. Mereka ingin jika dialog diadakan terbuka dan transparan sehingga kebohongan tidak terjadi. Mereka mandiri,” kata dosen UNJ itu.

Ubeidillah juga membantah tudingan dari sejumlah pihak bahwa demonstrasi itu ditunggangi dengan kepentingan tertentu. Siswa turun ke jalan karena kesadaran mereka sendiri.

“Menurut saya itu bukan (naik) karena itu adalah masalah umum. Kesadaran mereka turun ke jalan. Mereka masif dan spontan. Mereka punya chemistry untuk saling menjaga. Salah satu ciri gerakan yang dikendarai adalah bahwa mereka mengangkat masalah yang tentu saja demi kepentingan elit politik bukan untuk kepentingan nasional, “jelasnya.

“Saya sedih bahwa undang-undang harus diamandemen dengan menunggu kematian (mahasiswa)? Jika itu terjadi itu berarti rezim legislatif dan eksekutif tidak memiliki ketajaman hati nurani untuk rakyat,” lanjutnya.

Dia mengkritik UU yang diproduksi bertujuan memprioritaskan kepentingan kelompok oligarki. Yang menyedihkan adalah, lanjutnya, ada pejabat yang mengatakan OTT menghambat investasi seolah-olah KPK mengganggu iklim investasi.

“Karena itu, UU KPK dibuat untuk kepentingan mereka, bukan untuk rakyat. Pada tingkat ini, siswa akan terus berjuang,” jelasnya.

Pemicu Mahasiswa Turun ke Jalan

Pemicu bagi siswa untuk menunjukkan dalam beberapa hari terakhir telah dipicu oleh berbagai faktor. Secara internal, kata Ubeidillah, mereka adalah generasi yang memiliki kemewahan mengakses informasi sehingga mereka dapat memperoleh informasi dengan mudah. Selain itu ada juga kecemasan tentang berbagai situasi belakangan ini.

“Mereka memiliki kapasitas intelektual meskipun sebagian besar memiliki batasan mitologis minimum. Hal menarik lainnya, informasi yang mereka dapatkan adalah kinerja politik yang buruk, UU KPK melemahkan KPK, dan RUU KUHP membatasi kebebasan. Ini adalah masalah bagi mereka. Mereka tidak ingin dibatasi dalam pendapat dan sikap. “Mereka memiliki masa depan yang cerah tetapi elit politik menghalangi masa depan mereka dengan aturan-aturan ini,” jelasnya.

Undang-undang yang dihasilkan ditolak secara besar-besaran oleh masyarakat yang menurutnya pemerintah dan DPR tidak memikirkan sesuatu yang substansial dari UU tersebut.

“Sayangnya, undang-undang yang direvisi mendukung elit politik, memberikan karpet merah kepada elit politik. Inilah yang memicu pergerakan anak-anak di negara ini. Anak-anak petani dan nelayan mati. Para elit politik itu baru menyadari bahwa hukum mereka salah. Ini adalah kesalahan besar dari rezim “legislatif dan eksekutif. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Itu harus responsif kepada siswa dan orang-orang. Segera lepaskan Perppu, “tegasnya.

Sumber Berita : www.liputan6.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *